Sistem Demokrasi Tidak Sesuai Bagi Indonesia

13234233271875025775

Indonesia dibangun melalui konsensus para raja yang ada di Nusantara, dan memang kerajaan-lah arketip dasar, sekaligus pembentuk nalar pikir bangsa Indonesia. Bisa dikatakan, sebelum proklamasi kemerdekaan NKRI, orang Indonesia telah lebih dahulu hidup dengan ke-Indonesiaan, meskipun belum terdeklarasi sebuah negara bernama Indonesia. Budaya dan tradisi tidak hanya muncul di ruang hampa, tetapi lahir dari kepingan masa lalu, dari kenangan masyarakat, dari konteks yang mengelilingi kehidupan manusia. Beratus-ratus tahun manusia-manusia nusantara dididik dengan sistem feodalisme, namun bukan menghancurkan, tetapi meninggikan masyarakatnya. Kemudian datanglah penjajah dari Barat yang merusak semua tatanan itu dengan standar dan politik kolonialismenya. Akar bangsa ini tercerabut oleh sistem baru yang tidak pernah bisa diterapkan mudah di negeri ini, bahkan hingga sekarang.

Salah satu peninggalan penjajah Barat setelah era kolonialisme adalah modernisme yang kemudian lagi-lagi menancapkan hegemoninya dengan sebuah bentuk negara bernama negara-bangsa (nation-state). Kemudian kita mengimpor sistem pemerintahan yang disebut demokrasi untuk mengatur puing-puing peninggalan itu. Ironisnya bangsa ini justru menolak akar dan fondasi bangsa ini, dan justru mengelukan sistem tersebut. Demokrasi adalah penjajahan model baru di era yang disebut modern. Implikasinya sangat kelihatan ketika saat ini kita mengira demokrasi telah sedemikian pesat dan maju, tetapi tidak memberikan manfaat serta kemaslahatan apapun selain kehancuran dan kehancuran yang bergerak perlahan tapi pasti.

Kita sering mengira dan bangga bahwa ketika pemilu langsung diterapkan, maka bangsa ini telah berdemokrasi, bahkan digadang-gadang melampaui moyangnya demokrasi, yakni Amerika. Tetapi kita menutup mata bahwasannya kemajuan itu sesungguhnya adalah kehancuran. Boleh saja kita berteriak gegap gempita dan mengira bahwa kebebasan telah kita dapatkan. Tetapi demokrasi ternyata bukannya membebaskan, demokrasi yang kita rasakan saat ini justru membelenggu bangsa ini dengan nilai-nilai asing yang tak sesuai, namun dipaksa agar rakyat Indonesia bisa menyesuaikannya. Sebuah strategi konformitas yang licik dan picik. Padahal lihat saja dampak dari pemilihan langsung di tiap daerah, ratusan pemilu langsung diselenggarakan, bukannya menghasilkan pemimpin yang kredibel, melainkan pemimpin-pemimpin korup yang hanya mementingkan kelompok dan golongannya sendiri.

Lihat praktik politik uang di setiap pemilu, dari tingkat desa hingga propinsi dan juga nasional. Belum lagi setelah pemilu usai masih menyisakan sampah-sampah, ribuan kasus sengketa pemilu yang berakhir di meja sidang atau tawuran. Sementara kucuran dana terus mengalir dan menggelembungkan biaya pemilu meskipun itu terjadi di tingkat bawah. Betapa naifnya sistem ini. Apalagi kalau diadakan pemilu ulang, menambah beban anggaran serta semakin meyakinkan bahwa pemilu ini cuma permainan dan kontestasi kotor. Rakyat tidak boleh diombang-ambingkan oleh hawa nafsu segelintir elit partai, dan akhirnya rakyat terjebak oleh ego kesukuan dan kedaerahan semata. Lalu di mana letak persatuan dan kesatuan bangsa ini.

Berbeda jika negeri ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat dan dibimbing oleh hukum Allah. Maka akan terjadi sinergi sebagaimana dikatakan dalam al-Qur’an bahwa keadilan dan kemakmuran dapat tercapai apabila antara ‘ulil amri dan umara telah seiring dan sejalan di bawah satu konstitusi dan undang-undang yang bukan buatan manusia, namun diberikan oleh sang Maha Pencipta. Niscaya Indonesia takkan sengsara dan  negeri ini menjadi negeri yang diridhai oleh Allah.

Lantas siapakah ‘ulil amri, tidak lain ialah pemerintah. Sedangkan ‘umara adalah para ulama. Di sini perlu adanya pencerahan bahwa ulama bukanlah berarti agamawan. Itulah yang selama ini salah kaprah. Ulama secara literal berarti orang-orang yang berilmu, alias para ilmuan atau intelektual. Allah telah berkata dalam al-Qur’an bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Karena itu memang status orang berilmu itu lebih tinggi dari pada yang tidak berilmu. Ilmuan lebih tinggi statusnya daripada orang biasa, dan itulah keutamaan orang Islam. Sedangkan sistem demokrasi justru menyama-ratakan semuanya. Inilah ketidakadilan yang diperlihatkan oleh sitem demokrasi, sehingga suara seorang pelacur dan ulama akan dianggap setara dalam sistem demokrasi. Inilah kesesatan yang selama ini dipraktikkan, makanya kenapa pemimpin negara ini tidak pernah mampu memimpin dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kemakmuran.

Lagipula kalau dilihat dari akar budaya bangsa Indonesia yang dulunya menjadi bagian dari Nusantara, di mana manusia-manusia Nusantara sangat akrab dengan yang namanya Musyawarah dan Mufakat, bukannya pengambilan suara ala demokrasi. Seharusnya kita kembali pada sistem bermusyawarah dan bermufakat itu. Di dalam Islam, bermusyawarah dan bermufakat merupakan sebuah mekanisme konsensus yang prosesnya diselenggarakan oleh lembaga bernama Majlis Syura. Anggota majlis adalah para ulama; ilmuan dan intelektual yang kapabel di bidangnya. Selain itu juga para tokoh adat dan suku sebagaimana pernah dipraktikkan setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Di sini terkadang sejarawan Barat suka mendramatisir seolah pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah, diwarnai ketegangan dan perselisihan antara suku-suku bangsa Arab. Bahkan dikatakan sampai Umar Ibn Khattab sampai menarik jenggot salah seorang pemuka kaum Anshar dan hendak memukulnya (kaum Anshar terdiri dari dua suku mayoritas, yakni ‘Auz dan Khazraj). Padahal yang sebenarnya, terlepas dari penyelewangan sejarah oleh Barat, karena yang terjadi pada waktu itu adalah musyawarah untuk mencari mufakat, sampai akhirnya seluruh orang yang terkumpul dalam majlis syura itu membai’at Abu Bakar sebagai Khalifah pengganti Rasul. Pastinya hasil pilihan daripada para ulama lebih berbobot dan kredibel ketimbang pilihan orang biasa.

Hal yang sama yang seharusnya berlaku di Indonesia. Bukan pemilihan-pemilihan langsung ala sistem demokrasi seperti sekarang yang tidak membawa kemaslahatan apapun. Namun yang dipertontonkan saat ini adalah bahwa kita telah dengan sadar atau tidak, menjauhkan diri dari akar budaya bangsa (musyawarah dan mufakat), nilai-nilai kekeluargaan dan ketimuran, dan yang terpenting lagi adalah kita telah membuang pedoman yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ingatlah bahwa para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling dekat kepada Nabi, orang-orang yang lebih baik ketakwaan dan kesempurnaan imannya. Kalau misalnya ada sesuatu yang baik menurut mereka, pasti telah dikerjakan oleh mereka terlebih dahulu. Dan yang mereka praktikkan bukanlah sistem demokrasi, tetapi sistem kekhalifahan, maka dari itu kita mengenal pada masa sahabat ada empat orang khalifah panutan, atau sering kita sebut Khulafa al-Rasyidun.

Semestinya kita rindu dan berlomba-lomba untuk menegakkannya.